Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto saat mengikuti pertemuan Komisi XII dengan perwakilan ESDM, perwakilan KLHK dan para pengusaha tambang batubara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (24/4/2025). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Palangkaraya - Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto menyoroti penggunaan jalan umum oleh pengusaha tambang sebagai sarana jalur transportasi dan jalur distribusi hasil tambang. Menurutnya, jika dibiarkan terus-menerus maka pemerintah daerah dan masyarakat sangat dirugikan akibat rusaknya jalan raya yang dilintasi kendaraan truk pengangkut batu bara.

"Saya minta penjelasan yang mewakili dari bapak-bapak pengusaha tambang. Menurut bapak-bapak gimana ya soal transportasi penggunaan jalan tambang melewati jalan umum ini? Sebenarnya terkait tambang itu apa tidak bisa memiliki jalan sendiri, tidak bisa dibangun ya sarana dan prasarana produksinya," tanya Totok dalam pertemuan Komisi XII dengan perwakilan ESDM, perwakilan KLHK dan para pengusaha tambang batubara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (24/4/2025).

Sebagimana diketahui, jalan Palangka Raya-Kuala Kurun dan jalur Bukit Liti-Bawan-Kuala Kurun merupakan jalur utama yang digunakan oleh perusahaan tambang untuk mengangkut hasil tambang, terutama batu bara, dari wilayah tambang menuju pelabuhan atau lokasi pengolahan.

Politisi Partai Amanat Nasional ini melanjutkan, bisa jadi pemerintah daerah selama ini tidak dapat apa-apa dari aktivitas pertambangan karena jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil pertambangan nilainya tidak sebanding dengan besarnya dana APBD yang digunakan untuk perbaikan jalan rusak akibat truk-truk pengangkut batu bara.

"Pemda nggak dapat apa-apa rugi, masyarakat terganggu. Jalan itu kan tanggungan negara melalui APBN atau APBD. Jadi saya kira masalah jalan ini perlu menjadi perhatian. Walaupun kalau saya lihat ya protes masyarakat di sini mungkin tidak terlalu besar karena jumlah penduduknya masih kecil," ujar Legislator Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Penggunaan jalan oleh truk tambang yang sering membawa muatan berlebih menyebabkan kerusakan jalan dan kemacetan. Dirinya mendorong Pemprov Kalteng duduk bersama para pemangku kepentingan, menyiapkan anggaran untuk peningkatan jalan dan penataan logistik tambang untuk mengatasi masalah ini.

"Kalimantan Tengah ini adalah daerah pertahanan Kalimantan terakhir mungkin ya karena yang lain sudah rusak. Apakah kita juga akan merusak, mumpung masih awal itu saya kira masih bisa dijaga dan dibenahi bersama masalah ilegal mining, jalur distribusi pertambangan dan sebagainya," pungkasnya. (Oji/rdn)